NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Regional

Menuju Sekolah Gratis. Bupati Kembali Ingatkan Larangan Keras Pungli di Sekolah

Senin, 11 /07/ 2016 17:00:23 6386 Pembaca  

Dalam kegiatan apel bersama, Senin 11 juli 2016 selain dirangkaikan Halabihalal, diikutkan pula tes urine oleh seluruh ASN tanpa tekecuali. Tampak kepala humas dan protokoler Pemda Banggai memberikan imbauan agar seluruh ASN tidak meninggalkan lokasi sebelum menjalani tes urine. / FOTO: Cali Ghazali
Dalam kegiatan apel bersama, Senin 11 juli 2016 selain dirangkaikan Halabihalal, diikutkan pula tes urine oleh seluruh ASN tanpa tekecuali. Tampak kepala humas dan protokoler Pemda Banggai memberikan imbauan agar seluruh ASN tidak meninggalkan lokasi sebelum menjalani tes urine. / FOTO: Cali Ghazali

LUWUK - Pemerintah Banggai saat ini sudah melarang adanya pungutan liar di sekolah. Aturan tersebut tertuang dalam edaran Bupati Banggai beberapa waktu lalu ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Hingga siang tadi, (11/07/16) saat apel bersama dan rangkaian halal bihalal, Bupati Banggai Herwin yatim kembali menegaskan hal itu dihadapan ribuan ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Dilarang keras bagi penyelenggara pendidikan menerima uang masuk, atau memungut uang dalam  rangka penerimaan sisiwa baru disemua tingkatan, SD, SMP maupun SMA, Itu tidak dibenarkan”

Herwin menilai pungutan di sekolah sangat merugikan siswa dan orangtua. Kata Herwin pula, tidak baik penyelenggara pendidikan melakukan proyek pengadaan seperti halnya pengadaan uniform.

“Soal keseragaman, berikan kebebasan kepada semua orang tua siswa dimana mereka mau membeli. Ingat, keseragaman bukan bagian peningkatan kualitas peserta didik,” tegas Herwin.

Ditambahkannya pula, Biaya pendidikan harus memegang prinsip keadilan, jangan memaksa orangtua apalagi siswa dengan embel-embel persyaratan masuk sekolah.

Kebijakan Bupati Banggai itu dinilai sangat selaras dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012.  tentang tiga larangan praktik pungutan liar di sekolah .

Pertama tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orangtua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomi.

Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Ketiga, tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

SF/Hae

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan