NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Regional

Ini Surat Pekerja Kepada Perusahaan DSLNG di Batui

Kamis, 28 /01/ 2016 16:10:13 12775 Pembaca  

ilustrasi
ilustrasi

BANGGAI - Diputusnya hubungan kerja oleh perusahaan gas yang beroperasi di Kabupaten Banggai, salah satu pekerja mengirimkan surat kepada direktur perusahaan itu.

Adapun isi surat pekerja sebagai berikut :

Sehubungan dengan adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) No 147/PKWT/CAD/VIII/13 yang di tandatangani pada tanggal 02 september 2013 antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan berkenaan dengan pengakhiran hubungan kerja yang di nyatakan dalam pasal 1 ayat(2),dan (3).berdasarkan hal tesebut pihak perusahaan PT.DS-LNG tidak memperpanjang jangka waktu kontrak kerja (PKWT) melainkan pengakhiran hubungan kerja per tanggal 01 september 2015 dengan membayar konpensasi akibat dari hubungan kerja berakhir.

Mendasari ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya maka kami selaku pendamping pekerja sebagaimana kuasa pendamping pada tanggal 01 september 2015 untuk bertindak dan atas nama pekerja selaku pemberi kuasa guna melakukan pendampingan atas pemenuhan hak-hak pemberi kuasa serta memberikan sanggahan,pendapat,saran terkait dengan tuntutan pihak pekerja (Sdr Muttaqin Suling. S.Com) institusional Relations Officer.

Menindak lanjuti surat Nomor 051/CAD/GEN/LWK/LTR/15 perihal pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu pada tanggal 01 september 2015, maka kami atas nama pekerja menolak dan tidak menyepakati lampiran surat tersebut tentang perjanjian bersama penyelesaian pengakhiran hubungan kerja dengan memberikan konpensasi upah terakhir dan tunjangan lainya dengan alasan sebagai berikut :

  1. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dalam pasal 59
  1. Ayat (1) “perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat di buat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu ;
  1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. Pekerjaan yang akan di perkirakan penyelesaianya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun
  3. Pekerjaan yang bersifat musiman
  4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,kegiatan baru,atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
  1. Ayat (2)”perjanjian untuk waktu tertentu tidak dapat di adakan unutk pekerjaan yang bersifat tetap.
  2. Ayat (7)”perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat(1),ayat (2),ayat (4),ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

penjelasan pasal 59 ayat (1) bahwa; perjanjian kerja dalam ayat ini di catatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

penjelasan pasal 59 ayat(2) bahwa; yang di maksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus,tidak terputus-putus tidak di batasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus,tidak terputus-putus,tidak di batasi waktu,dan merupakan bagian dari suatu proses produksi,tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan yang di butuhkan karena adanya suatu kondisi tetrtentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehinggah menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu

  1. Dasar hukum KEPMEN 100 tahun 2004 tentang keputusan meteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang ketentuan pelaksanaan kerja waktu tertentu dalam pasal (13)PKWT wajib di catatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pendatanganan”

Pasal 14 ayat (2) bahwa “dalam hal PKWT di buat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2),pasal 5 ayat (2) maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak ada hubungan kerja.

Ayat (5)”dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan pekerja PKWT sebagaimana di maksud ayat (1),ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) maka hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesainya di lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dari dua dasar hukum serta penjelasan di atas maka kesimpulanya adalah :

  1. Surat perjanjian kerja waktu tertentu batal demi hukum dan berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu
  2. Pencatatan PKWT tidak di laksanakan oleh pihak pengusaha terbukti salinan kontrak kerja waktu tertentu tidak di tanda tangani oleh pihak Disnakertrans dan tidak pula di catatkan
  3. Tidak memenuhi unsur atau syarat untuk di lakukan PKWT yang jenis dan sifat pekerjaannya bukan tergantung pada waktu,musiman/cuaca,ataupun produk baru
  4. Tidak memenuhi unsur sebagaimana di isyaratkan dalam peraturan pelaksanaanya dalam hal jabatan institusional relations officer

Oleh karena itu pihak perusahaan wajib melaksanakan penyelesaian hubungan kerja mengacu pada ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Selanjutnya kami atas nama pekerja tidak bersedia menerima perjanjian bersama penyelesaian pengakhiran hubungan kerja yang di sampaikan oleh pihak pekerja pada tanggal 01 september 2015 yang pada saat itu pula berakhir kontrak kerja pekerja dan perusahaan.

Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan kepada pihak perusahaan untuk dapat mempertimbangkan dengan matang agar tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan pihak pekerja,serta dapat menyetujui apa yang menjadi lampiran dalam surat ini terkait dengan tabel perhitungan pesangon dengan ketentuan dalam pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan