NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Nasional

PDIP Siap Hadapi Angket Dugaan Sadap

Sabtu, 04 /02/ 2017 22:17:31 7128 Pembaca  

Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Transsulawesi.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengajak partai pendukung pemerintah untuk sama-sama menghadapi Fraksi Partai Demokrat yang mengusulkan penggunaan hak angket terkait dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tadi disampaikan pak Utut (Ketua Fraksi PDIP), koalisi dari pendukung pemerintah masih solid. Seandainya ini serius kami juga siap menghadapinya di senayan," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di kompleks DPR, Jum'at (3/2).

Trimedya mengaku belum ada pertemuan di antara partai pendukung pemerintah terkait hak angket. Tapi komunikasi informal antara partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah dilakukan.

Politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III ini juga mengamati tanggapan dari partai pengusung pemerintah. Beberapa di antaranya adalah Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai NasDem dan Fraksi Partai Golkar.

"Kan (partai pendukung pemerintah) hampir sama semua, masih solid. Ya kalau kita liat konstelasi yang ada, tujuh (partai pendukung pemerintah)-tiga (partai oposisi). Itu juga kalau tiganya solid. Kalau

Hak angket bisa dikeluarkan bila ada minimal 25 orang anggota DPR yang setuju. Setelah itu, hak angket diajukan ke pimpinan DPR.

Berdasarkan pengamatan Fraksi PDIP, kata Trimedya, hak angket dugaan penyadapan itu masih dalam tahap pernyataan dari Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman. Bila sudah diedarkan akan ada lembaran untuk tanda tangan bagi yang setuju dan tidak setuju pada hak angket tersebut.

Menurut Trimedya, anggota fraksi tidak akan sembarang menandatangani hak angket. Mereka harus bertanya dulu kepada ketua fraksi, pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.

"Jadi anggota berjumlah 106 dari fraksi PDIP ini tahu apa yang harus mereka harus lakukan. Sampe tadi kami cek, kami ada grup pesan singkat, belum ada yang tanya mengenai tanda tangan (hak angket)," kata Trimedya.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menjelaskan penggunaan hak angket hanya untuk mencari kebenaran atas dugaan penyadapan.

"Mengenai fakta persidangan, dugaan penyadapan itu bisa saja. Kemudian bisa berimplikasi kelembagaan dan menimbulkan persepsi publik yang macam-macam. Jadi semangat yang kita gulirkan, semangat melalui prosedur bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang," kata Didik.

CNN Indonesia

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan