NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Ekonomi

Polemik Pajak Untuk Penulis, Pemerintah Kaji Formulasi Yang Tepat

Rabu, 13 /09/ 2017 17:13:42 4328 Pembaca  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. (Foto:Tempo/Tony Hartawan)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Juli 2017. (Foto:Tempo/Tony Hartawan)

Transsulawesi.com, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji formula yang tepat untuk mengakomodasi usul penghitungan pajak penghasilan profesi khusus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan ini bertujuan menyederhanakan aturan dan administrasi yang mudah dipahami petugas serta wajib pajak.

"Di sisi lain, menjaga agar kebijakan pajak kita tidak semakin rumit. Kalau semakin rumit, aparat yang menjalani kebijakan bisa tertekan," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 12 September 2017.

Menurut Sri Mulyani, rumitnya kebijakan perpajakan dapat menghambat kepatuhan para wajib pajak. Dia menegaskan, pemerintah menerima masukan ihwal penghitungan pajak penulis yang dianggap jauh lebih tinggi dibanding profesi lain.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah memperhitungkan “modal penulis” berupa biaya proses penulisan melalui norma penghitungan pajak penghasilan (NPPN) sebesar 50 persen. Dengan demikian, penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan royalti penulis dikalikan norma 50 persen dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. "Kalau ternyata di bawah patokan penghasilan tidak kena pajak, ya dia bisa enggak bayar sama sekali.”

Sri Mulyani berpendapat, penetapan pajak final justru akan merugikan profesi penulis. Karena itu, pemerintah memberlakukan pajak penghasilan dengan tarif berjenjang sesuai dengan penghasilan kena pajak.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Puspita Wulandari, mengatakan pajak penghasilan yang dipotong penerbit dari royalti penulis dapat dimasukkan ke pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT). "Jadi tidak ada double taxation atau pemajakan dua kali," katanya. Penulis juga dapat mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

Polemik pajak penulis muncul setelah novelis Tere Liye memutus kontrak dengan penerbit Gramedia dan Republika. Dia memprotes pungutan pajak penghasilan superneto yang dibebankan kepada penulis tanpa memperhitungkan biaya survei dan riset dalam proses penulisan. Menurut Tere, pajak royalti penulis seharusnya bersifat final atau tidak dikenai lagi setelah dipotong penerbit secara otomatis.

Tere juga meminta pengurangan tarif pajak penghasilan disamakan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah. "Saya titip pesan, kalau bisa, pajak royalti sifatnya final dan angka paling besarnya 5 persen. Di bawah itu lebih bagus, apalagi jika sama seperti UMKM, 1 persen," kata Tere di Jakarta Convention Center, Sabtu pekan lalu.

Ihwal hal tersebut, Sri Mulyani menyebut ada perbedaan signifikan antara jenis tarif pajak penghasilan penulis buku dan pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Kalau UMKM tak menggunakan pembukuan, kemudian diberikanlah aturan dalam bentuk pajak final satu persen. Itu berarti kan bruto (pendapatan kotor)," tuturnya.

Tarif pajak yang lebih tinggi, kata Sri Mulyani, dalam hal ini akan menyulitkan pelaku UMKM, yang karakter usahanya berbeda dengan penulis. "UMKM akan bilang kalau mereka rugi tetap harus bayar pajak, padahal kan usaha yang rugi seharusnya tak bayar," ucapnya.

Tempo

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan