NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Reportase

YLBHI dorong Komnas HAM Lakukan Gelar Perkara Terkait Eksekusi Tanjung

Selasa, 27 /03/ 2018 20:42:28 7783 Pembaca  

Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), berorasi di Aksi Kamisan depan Istana Negara ke 521, Kamis, 11 Januari 2018. Photo: dok. YLBHI
Asfinawati (Ketua Umum YLBHI), berorasi di Aksi Kamisan depan Istana Negara ke 521, Kamis, 11 Januari 2018. Photo: dok. YLBHI

Transsulawesi.com, Luwuk -- Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum lndonesia (YLBHI), Asfinawati, menyurati Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar melakukan gelar perkara atas kasus penggusuran warga Tanjung di Kelurahan Karaton, Luwuk, Kabupaten Banggai.

Dalam surat permohonan yang ditujukan langsung ke Komnas HAM itu, pihaknya meminta serta Komnas HAM untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam kasus tersebut.

Menurutnya, gelar perkara ini diperlukan untuk membuka fakta dan menelusuri kronologis kasus perdata Luwuk hingga penggusuran paksa yang dilakukan polisi dan tentara atas perintah Ketua PN Luwuk.

Dimana YLBHI sendiri, aku Asfina, telah mendapatkan informasi jika penggusuran paksa yang dilakukan ratusan polisi dan tentara itu telah mengakibatkan 300 rumah warga hancur, 1400 jiwa kehilangan tempat tinggal. Saat ini warga termasuk anak-anak tinggal di pengungsian.

Dan ia melihat telah terjadi pelanggaran HAM serius dan pelanggaran hukum dalam kasus penggusuran lahan warga Luwuk seluas 20 hektar tersebut.

Penggusuran ini dilatarbelakangi oleh kasus perdata yang , terjadi sejak tahun 1977 dan menempuh beberapa kali proses persidangan dengan putusan yang berbeda-beda.

Proses hukum yang simpang siur dan penuh ketidakjelasan ini bermuara pada eksekusi sepihak PN Luwuk yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah, tempat tinggal, hak atas rasa aman, dan hak atas rasa aman dari warga Luwuk.

Ia mengharapkan dengan gelar perkara ini, dihasilkan rekomendasi-rekomendasi untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

Surat Permohonan Gelar Perkara Kasus Penggusuran Warga Luwuk, Banggai yang diterbitkan pada 23 Maret itu juga ditembuskan kesejumlah pihak diantaranya, Kepala Kantor Staf Presiden,  BAWAS Mahkamah Agung Ombudsman Republik lndonesia, serta  Eva Bande, pendamping warga Luwuk. (end)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan