NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Tata Ruang Sulteng Memuat Banyak Masalah Tumpang Tindih

Selasa, 15 /05/ 2018 22:36:43 2447 Pembaca  

Juru bicara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan agar penetapan tata ruang Wilayah Sulteng mendesak untuk ditinjau kembali.
Juru bicara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan agar penetapan tata ruang Wilayah Sulteng mendesak untuk ditinjau kembali.

Transsulawesi.com, Palu--Desakan penetapan tata ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditinjau kembali. Permintaan ini  di suarakan oleh warga dalam forum pertemuan bersama dengan anggota DPRD Sulteng (15/5).

Jusman, juru bicara Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan agar penetapan tata ruang Wilayah Sulteng mendesak untuk ditinjau kembali.   Jangan sampai seenak-enaknya pemerintah gencar melaksanakan pembangunan kawasan tapi malah tidak sesuai atau bahkan belum ditetapkan dalam kawasan tata ruang. Penetapan ruang kawasan jangan sekali kali menghilangkan hak wilayah kelola warga", tegas Jusman.

Lanjut Jusman, apalagi kalau penetapan kawasan itu dalam prosesnya tidak melibatkan warga setempat, sebagaimana yang terjadi di Desa Bolano.

Selain itu, Ahmar menjelaskan selama ini kami belum pernah melihat dan menyaksikan langsung pengalaman sebuah penetapan kawasan dalam prosesnya warga dilibatkan. Yang ada hanya penetapan sepihak dan terkesan dipaksakan, seolah-olah warga dilibatkan tapi nyatanya tidak.  Seperti fakta hari ini di Suaka Marga Satwa Tanjung Santigi dan TNLL.

Menanggapi desakan tersebut, Muh. Masykur menjampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap warga Bolano. Masalah ini memang sudah semestinya segera diselesaikan oleh pemerintah daerah, terutama pihak BKSDA. 

Menurut Masykur, tata ruang akan selalu mendatangkan masalah bila tidak ada konsistensi, data akurat, dan fungsi, terutama alokasi ruang atau land use. Faktanya kata dia, konsep tata ruang kita seperti kapal yang memuat banyak masalah tumpang tindih.

Sebab kata Masykur, lahan dalam tata ruang tidak pernah bertambah atau beranak pinak yang selalu berubah adalah fungsi dan alokasi yang berdampak pada klaim kuasa dan kepemilikan.

Atas dasar itu, Masykur meminta adanya partisipasi masyarakat yang lebih luas, terbuka dan berkeadilan.

"Melalu perwakilan BKSDA, Masykur mendesak agar Kepala BKSDA menertibkan bawahannya di lapangan agar tidak suka-suka bertindak dan melakukan intimidasi terhadap warga"

Masykur juga berharap kepada warga dan seluruh pihak agar pro aktif berpartisipasi dalam proses tahapan revisi tata ruang wilayah Sulteng.  Mumpung proses ini sedang berproses di eksekutif. 

Jika proses ini nantinya  juga sudah sampai ke DPRD, kami yakin  proses ini juga akan melibatkan partisipasi publik.  Terutama saat tahapan penguatan konten dan subtansi yang akan dimasukan dalam dokumen yang dimaksud. Kita tunggu saja nanti ya, ujar Masykur.

Terkait agenda tindaklanjut kesepakatan dalam forum ini kita berharap pihak BKSDA tidak tinggal diam dan responsif terhadap pemenuhan hak-hak warga. (th)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan